27 Jenis PHK dan rumus pesangon menurut UU Cipta Kerja

Saat artikel ini ditulis, UU Cipta Kerja/Omnibus Law, termasuk didalamnya bagian ketenagakerjaan, telah berubah payung hukumnya. Dari sebelumnya berdasarkan UU No. 11/2020 menjadi UU No.6/2023 yang merupakan undang-undang yang menetapkan Perpu No. 2/2022. Tidak ada perubahan terkait dengan jenis PHK antara UU No. 11/2020 dan UU No.6/2023.

Pengertian istilah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di UU Cipta Kerja sedikit berbeda dengan yang kita pahami selama ini. Di UU Cipta Kerja, pengertian PHK lebih umum dari yang dipahami oleh kita.

Di UU Cipta Kerja, apa pun penyebab berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan karyawannya disebut dengan PHK. Alasan keluar karena pensiun, meninggal dunia dan mengundurkan diri baik-baik, di UU Cipta Kerja dikelompokan sebagai PHK. Sebagai contoh; karyawan yang telah mencapai usia pensiun normal, maka perusahaan dapat melakukan PHK dengan alasan pensiun normal.

Sedangkan istilah PHK yang selama ini kita pahami adalah suatu proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawannya dengan alasan tertentu yang lebih khusus, biasanya inisiatif awal datang dari sisi perusahaan (misalkan karena pelanggaran, efisiensi, perusahaan pailit, dan lain-lain).

Tabel Uang Pesangon (UP), Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH)

Hampir semua jenis PHK yang ada dalam perusahaan dan tentu harus sesuai dengan UU Cipta Kerja, besar imbalan nya mengacu ke Tabel Uang Pesangon (UP), Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) yang dikaitkan dengan masa kerja saat PHK terjadi.

Berikut adalah Tabel UP dan Tabel UPMK sesuai dengan UU Cipta Kerja melalui PP 35/2021 Pasal 40 untuk setiap masa kerja:

Masa Kerja (Tahun)	Tabel Uang Pesangon *	Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja *
Masa Kerja < 1	1	0
1 <= Masa Kerja < 2	2	0
2 <= Masa Kerja < 3	3	0
3 <= Masa Kerja < 4	4	2
4 <= Masa Kerja < 5	5	2
5 <= Masa Kerja < 6	6	2
6 <= Masa Kerja < 7	7	3
7 <= Masa Kerja < 8	8	3
8 <= Masa Kerja < 9	9	3
9 <= Masa Kerja < 10	9	4
10 <= Masa Kerja < 11	9	4
11 <= Masa Kerja < 12	9	4
12 <= Masa Kerja < 13	9	5
13 <= Masa Kerja < 14	9	5
14 <= Masa Kerja < 15	9	5
15 <= Masa Kerja < 16	9	6
16 <= Masa Kerja < 17	9	6
17 <= Masa Kerja < 18	9	6
18 <= Masa Kerja < 19	9	7
19 <= Masa Kerja < 20	9	7
20 <= Masa Kerja < 21	9	7
21 <= Masa Kerja < 22	9	8
22 <= Masa Kerja < 23	9	8
23 <= Masa Kerja < 24	9	8
Masa Kerja >= 24	9	10

Definisi Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 40 ayat 4 PP 35/2021:

1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
3. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

27 jenis PHK dan rumus pesangon nya

Berikut adalah 27 jenis PHK dan rumus pesangon nya menurut UU Ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja melalui PP No. 35/2021):

Jenis PHK	UU Cipta Kerja (PP 35/2021)
(1) Perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja	[(1xUP)+(1xUPMK)]
(2) Perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya	[(1xUP)+(1xUPMK)]
(3) Pengambilalihan perusahaan	[(1xUP)+(1xUPMK)]
(4) Pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja	[(0.5xUP)+(1xUPMK)]
(5) Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian	[(0.5xUP)+(1xUPMK)]
(6) Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian	[(1xUP)+(1xUPMK)]
(7) Perusahaan tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun	[(0.5xUP)+(1xUPMK)]
(8) Perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena Perusahaan mengalami kerugian	[(1xUP)+(1xUPMK)]
(9) Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure)	[(0.5xUP)+(1xUPMK)]
(10) Keadaan memaksa (force majeure) yang tidak mengakibatkan Perusahaan tutup	[(0.75xUP)+(1xUPMK)]
(11) Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian	[(0.5xUP)+(1xUPMK)]
(12) Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan karena Perusahaan mengalami kerugian	[(1xUP)+(1xUPMK)]
(13) Perusahaan pailit	[(0.5xUP)+(1xUPMK)]
(14) Adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf g	[(1xUP)+(1xUPMK)]
(15) Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan Pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh Pekerja/Buruh	Uang Pisah )*
(16) Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i	Uang Pisah )*
(17) Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis	Uang Pisah )*
(18) Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut	[(0.5xUP)+(1xUPMK)]
(19) Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama	Uang Pisah )*
(20) Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf I yang menyebabkan kerugian Perusahaan	Uang Pisah )*
(21) Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf I yang tidak menyebabkan kerugian Perusahaan	Uang Pisah )*
(22) Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf I yang menyebabkan kerugian Perusahaan. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah	[(1xUPMK)]
(23) Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf I yang tidak menyebabkan kerugian Perusahaan. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah	[(1xUPMK)]
(24) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan	[(2xUP)+(1xUPMK)]
(25) Pekerja/Buruh dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pengusaha karena alasan Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan	[(2xUP)+(1xUPMK)]
(26) Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun	[(1.75xUP)+(1xUPMK)]
(27) Pekerja/Buruh meninggal dunia	[(2xUP)+(1xUPMK)]

Photo by Scott Blake on Unsplash

Photo by micheile henderson on Unsplash