13 Jenis PHK dan imbalannya menurut UU Ketenagakerjaan No. 13/2003. Ada Imbalan Pensiun Dini dan Resign juga

Photo by Josh Sorenson on Unsplash

Saat artikel ini ditulis, Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 (UUK 13/2003) masih belum di revisi melalui Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan dan masih berlaku sebagai dasar peraturan imbalan kerja di Indonesia.

Pengertian istilah PHK di UUK13/2003 sedikit berbeda dengan yang kita pahami selama ini. Di UUK 13/2003, pengertian PHK lebih umum dari yang dipahami oleh kita.

Di UUK 13/2003, apa pun penyebab berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan nya disebut dengan PHK. Alasan keluar karena pensiun, meninggal dunia dan mengundurkan diri baik-baik, di UUK 13/2003 dikelompokan sebagai PHK. Sebagai contoh; karyawan yang telah mencapai usia pensiun normal, maka perusahaan dapat melakukan PHK dengan alasan pensiun normal.

Sedangkan istilah PHK yang selama ini kita pahami adalah suatu proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawannya dengan alasan tertentu yang lebih khusus, biasanya inisiatif awal datang dari sisi perusahaan (misalkan karena pelanggaran, efisiensi, perusahaan pailit, dan lain-lain).

Hampir semua jenis PHK sesuai UUK 13/2003, besar imbalan nya mengacu ke Tabel Uang Pesangon (UP), Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) yang dikaitkan dengan masa kerja saat PHK terjadi. Berikut adalah Tabel UP dan Tabel UPMK sesuai dengan Pasal 156 UUK 13/2003 untuk setiap masa kerja:

Masa Kerja (Tahun)Tabel UP *Tabel UPMK *
Masa Kerja < 11
1 <= Masa Kerja < 22
2 <= Masa Kerja < 33
3 <= Masa Kerja < 442
4 <= Masa Kerja < 552
5 <= Masa Kerja < 662
6 <= Masa Kerja < 773
7 <= Masa Kerja < 883
8 <= Masa Kerja < 993
9 <= Masa Kerja < 1094
10 <= Masa Kerja < 1194
11 <= Masa Kerja < 1294
12 <= Masa Kerja < 1395
13 <= Masa Kerja < 1495
14 <= Masa Kerja < 1595
15 <= Masa Kerja < 1696
16 <= Masa Kerja < 1796
17 <= Masa Kerja < 1896
18 <= Masa Kerja < 1997
19 <= Masa Kerja < 2097
20 <= Masa Kerja < 2197
21 <= Masa Kerja < 2298
22 <= Masa Kerja < 2398
23 <= Masa Kerja < 2498
Masa Kerja >= 24910
* Dikali Upah sebulan. Upah sebulan = Gaji Pokok ditambah Tunjangan Tetap.

Definisi Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat 4 UUK 13/2003:

  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
  3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  4. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Berikut adalah 13 jenis PHK dan rumus imbalannya yang ada di UUK 13/2003.

LIST PHK:

PHK karena karyawan melakukan kesalahan berat

Suatu ketika, karyawan melakukan kesalahan berat di perusahaan, proses PHK kepada karyawan tersebut diatur di UUK13/2003. Kesalahan berat yang dimaksudkan tersebut sendiri didefinisikan secara jelas di UUK 13/2003 pasal 158, yaitu ada 10 kesalahan berat.

  1. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
  2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
  3. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
  4. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
  5. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
  6. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  7. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
  8. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
  9. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
  10. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Imbalan yang diberikan kepada karyawan yang di PHK dengan alasan karena kesalahan berat tersebut diatas adalah berupa Uang Penggantian Hak (UPH). UPH sendiri di definisikan secara jelas di UUK 13/2003 pasal 156 ayat 4.

Selain UPH, kepada karyawan yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pegusaha secara langsung, maka diberikan juga berupa imbalan Uang Pisah. Uang Pisah ini sendiri besarnya ditentukan di Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Kembali ke List PHK

PHK karena karyawan ditahan oleh pihak berwajib

Seorang karyawan telah melakukan tindak pidana, kemudian ditahan oleh pihak yang berwajib. Lalu, bagaimana kah nasib pekerjaannya? Juga nasib istri dan anaknya (tanggungannya)?

Di UUK 13/2003 telah diatur ketentuan untuk kasus diatas. Berikut adalah ketentuan di UUK 13/2003 tersebut:

Upah yang dibayarkan

Di UUK 13/2003 disebutkan bahwa selama karyawan ditahan oleh pihak berwajib, perusahan tidak wajib memberikan upah, akan tetapi wajib memberikan bantuan kepada tanggungannya. Skema pemberian bantuan tersebut adalah sbb:

  • Untuk satu orang tanggungan : 25% dari Upah
  • Untuk dua orang tanggungan : 35% dari Upah
  • Untuk tiga orang tanggungan : 45% dari Upah
  • Untuk empat orang atau lebih tanggungan : 50% dari Upah

Bantuan tersebut diatas diberikan maksimal 6 bulan sejak karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib.

Pemutusan Hubungan Kerja:

Ketentuan untuk PHK dari karyawan yang ditahan oleh pihak yang berwajib dapat di gambarkan dalam diagram berikut:

Diagram alur PHK karena penahanan oleh pihak berwajib

Imbalan yang diberikan jika PHK dilakukan terhadap karyawan yang ditahan pihak berwajib tersebut adalah sebesar tabel uang penghargaan masa kerja (UPMK) sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak (UPH) sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Kembali ke List PHK

PHK karena karyawan melakukan pelanggaran

Didalam setiap dokumen perjanjian kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama yang ada di perusahaan pasti tercantum poin-poin ketentuan yang disebut dengan peraturan / tata tertib perusahaan. Jika karyawan melanggar tata tertib ini maka perusahaan dapat memberikan surat peringatan (SP).

Di UUK 13/2003, diatur mengenai tata cara PHK jika karyawan melanggar tata tertib perusahaan. Disebutkan bahwa perusahaan dapat melakukan PHK kepada karyawan yang melanggar tata tertib yang telah di tentukan di perjanjian kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama.

Akan tetapi proses PHK tersebut tidak langsung dilakukan secara serta merta, tapi harus melewati tahap-tahap pemberian surat peringatan (SP) kepada karyawan tersebut. Dalam hal ini Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut.

Surat peringatan tersebut berlaku paling lama masing-masing 6 bulan, kecuali ditentukan lain di perjanjian kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama.

Imbalan yang diberikan kepada karyawan yang di PHK dengan alasan karena melakukan pelanggaran yang dimaksud diatas adalah berupa Tabel Uang Pesangon (UP) sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Kembali ke List PHK

PHK karena karyawan mengundurkan diri baik-baik (voluntary resign)

Di dunia kerja, resign atau mengundurkan diri baik-baik tidak dapat dihindari. Alasan-alasan yang melatarbelakangi karyawan mengundurkan diri tentu saja berbeda-beda. Namun pada umumnya dilatarbelakangi oleh tawaran dari perusahaan lain yang lebih besar imbalan kerja nya.

Baca Juga   Pesangon PHK Sesuai UUK 13/2003 sebesar 32 kali Upah. Apakah Benar?

Di UUK 13/2003 diatur tata cara PHK dengan alasan mengundurkan diri baik-baik ini. Di UUK 13/2003 di sebutkan syarat mengundurkan diri secara baik-baik, yaitu:

  • Diharuskan mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pengunduran diri.
  • Tidak terikat dalam ikatan dinas.
  • Tetap melakukan kewajibannya sampai dengan hari pengunduran dirinya.

Imbalan yang diberikan kepada karyawan yang mengundurkan diri baik-baik diberikan dan Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Jika karyawan tersebut tugas dan fungsi nya tidak secara langsung mewakili kepentingan pengusaha, maka selain Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dapat diberikan juga Uang Pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama.

Nilai Uang Pisah ini dapat berbeda di setiap perusahaan. Tidak ada aturan baku di UUK 13/2003 yang mengatur nilai atau skema Tabel Uang Pisah.

Seperti halnya Tabel UP dan UPMK, sebagian besar perusahaan mendefinisikan Tabel Uang Pisah dengan cara mengaitkan masa kerja karyawan saat resign. Contoh Tabel Uang Pisah:

Masa Kerja (Tahun)Tabel Uang Pisah **
Masa Kerja < 5
5 <= Masa Kerja < 101
10 <= Masa Kerja < 152
15 <= Masa Kerja < 203
Masa Kerja >= 204
** Dikali Upah/Gaji Pokok sebulan

Selain mengaitkan dengan upah sebulan atau gaji pokok sebulan, beberapa perusahaan juga mengggunakan nilai besaran tertentu langsung dalam Rupiah untuk Nilai Uang Pisah ini. Contoh Tabel Uang Pisah lain:

Masa Kerja (Tahun)Tabel Uang Pisah
Masa Kerja < 5Nol
5 <= Masa Kerja < 10Rp 5,000,000,-
10 <= Masa Kerja < 15Rp 10,000,000,-
15 <= Masa Kerja < 20Rp 15,000,000,-
Masa Kerja >= 20Rp 20,000,000,-

Jadi, sebelum anda resign dari perusahaan anda sekarang, pastikan anda mengetahui apakah ada skema Uang Pisah yang diatur di Peraturan Perusahaan atau di Perjanjian Kerja Bersama perusahaan anda dan jika ada, bagaimana skema Tabel Uang Pisah nya.

Kembali ke List PHK

PHK karena perubahan status/penggabungan perusahaan

Jika pada perusahaan terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan, maka perusahaan dapat melakukan PHK kepada karyawan. Besarnya imbalan yang diberikan kepada karyawan yang di PHK karena hal-hal diatas dapat dibedakan menjadi 2 (dua):

  • Jika karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja maka karyawan diberikan imbalan sebesar Tabel Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).
  • Jika perusahaan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan karyawan, maka karyawan diberikan imbalan sebesar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Kembali ke List PHK

PHK karena perusahaan tutup atau karena keadaan memaksa (force majeur)

Kondisi perusahaan ibarat kehidupan, kadang ada diatas kadang ada dibawah. Jika sedang dibawah, keadaan terburuk yang dapat terjadi pada satu perusahaan adalah di tutup. Ketentuan mengenai PHK yang dikarenakan Perusahaan tutup akibat merugi secara terus menerus selama 2 (dua) tahun telah diatur dalam UUK 13/2003.

Di UUK 13/2003 disebutkan bahwa kerugian yang dimaksud tersebut harus dibuktikan dengan laporan keuangan selama 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Selain tutup, jika terjadi keadaan memaksa (force majeur),misalnya ada bencana atau hal memaksa lainnya. Maka perusahaan juga dapat melakukan PHK kepada karyawan.

Imbalan PHK yang diberikan kepada karyawan dengan alasan diatas adalah uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Kembali ke List PHK

PHK karena Perusahaan melakukan efisiensi

Jika perusahaan bermaksud melakukan efisiensi dan bukan dikarenakan oleh keadaan perusahaan tutup karena merugi 2 tahun berturut-turut atau keadaan memaksa (force majeur), maka di UUK 13/2003 telah diatur ketentuan mengenai imbalan yang akan diberikan kepada karyawan.

Imbalan tersebut adalah uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Kembali ke List PHK

PHK karena perusahaan pailit

Ada beberapa skenario siklus hidup pada perusahaan:

Skenario I: Perusahaan bertumbuh.

Skenario ini merupakan impian setiap pengusaha di dunia. Perusahaan yang dirintis berkembang mengikuti zaman dan dapat beradaptasi dengan semua keadaan dan semua kemungkinan, termasuk apa yang disebut dengan “new normal” karena pandemi. Tahapan untuk perusahaan dengan skenario ini adalah; pertama, perusahaan mulai beroperasi, kedua, perusahaan mulai berkembang dan sudah menemukan rel-nya. Ketiga, perusahaan ada di puncak sukses, dapat beradaptasi sampai generasi berikutnya, dan terus bertumbuh.

Skenario II: Perusahaan berakhir dengan pailit.

Skenario ini pasti tidak diinginkan oleh pengusaha dimanapun. Perusahaan yang dirintis tidak berkembang dan tidak dapat mengikuti zaman dan tidak dapat beradaptasi dengan semua keadaan. Tahapan untuk perusahaan dengan skenario ini adalah; pertama, perusahaan mulai beroperasi, kedua, perusahaan mulai berkembang dan sudah menemukan rel-nya. Ketiga, perusahaan ada di puncak sukses, keempat, perusahaan tidak dapat beradaptasi dan mulai menurun kinerja nya, dan terakhir perusahaan tutup atau pailit.

Jika perusahaan pailit, lalu bagaimana nasib para perkerja nya? Di UUK 13/2003 telah di atur terkait dengan imbalan yang akan didapatkan oleh perkerja nya jika satu perusahaan pailit.

Di pasal 165 UUK 13/2003 dijelaskan bahwa imbalan yang akan didapatkan jika perusahaan pailit adalah uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 

Kembali ke List PHK

PHK karena karyawan meninggal dunia.

Kehidupan ini penuh misteri, termasuk akhir dari tahapan kehidupan, yaitu kematian. Tak terkecuali para pekerja atau karyawan yang masih bekerja di satu perusahaan, ada kemungkinan mengalami kematian atau meninggal dunia.

Di UUK 13/2003 telah diatur terkait dengan kewajiban pengusaha untuk memberikan imbalan kepada ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia, imbalan ini terpisah dengan imbalan kematian yang dikelola oleh BPJamsostek. Yaitu jaminan kecelakaan kerja (jika meninggal karena kecelakaan kerja) dan jaminan kematian (jika meninggal bukan karena kecelakaan kerja).

Singkatnya, jika ada pekerja yang meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapatkan :

  1. Imbalan meninggal dunia sesuai UUK 13/2003.
  2. Jaminan kecelakaan kerja dari BPJamsostek (jika meninggal karena kecelakaan kerja).
  3. Jaminan kematian dari BPJamsostek (jika meninggal bukan karena kecelakaan kerja)

Menurut UUK 13/2003 sendiri, tepatnya pasal 166; imbalan untuk pekerja yang meninggal dunia adalah 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Di UUK 13/2003 sendiri tidak dibedakan alasan meninggal untuk pemberian imbalan tersebut diatas. Pemahaman penulis, jika ada pekerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja atau pun bukan kecelakaan kerja, maka ahli waris nya tetap berhak atas imbalan pasal 166 tersebut. Besarnya jaminan kematian yang diberikan BPJamsostek dapat dilihat di artikel terkait. 

Kembali ke List PHK

PHK karena karyawan mencapai usia pensiun normal.

Waktu terus berjalan dan tidak bisa kita hindari. Termasuk satu titik kehidupan yang disebut dengan pensiun. Pekerja yang telah memasuki usia pensiun, berhak atas imbalan pesangon. Imbalan pesangon untuk manfaat pensiun ini telah diatur di UUK 13/2003 pasal 167.  

Baca Juga   4 Perbedaan Mendasar Antara Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Usia Pensiun Normal

Di usia berapakah Anda akan pensiun? Jika untuk pekerja atau karyawan, usia pensiun telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja (PK),  Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau Peraturan Perusahaan (PP). 

Pemerintah melalui UUK 13/2003 sendiri tidak mengatur berapakah usia pensiun normal yang berlaku di perusahaan. Keputusan usia pensiun normal ini diserahkan kepada masing-masing perusahaan.  

Tata cara pemberian imbalan pesangon pensiun menurut UUK 13/2003 dapat digambarkan dengan diagram alur dibawah ini.

Note:

Imbalan X = uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Korelasi Program Pensiun (Dana Pensiun) dan Pesangon UUK 13/2003.

Pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan peraturan yang mewajibkan pengusaha untuk mengikutksertakan para pekerjanya di suatu program dana pensiun. Peraturan yang ada sekarang ini sifatnya sukarela saja, tidak wajib. Peraturan yang mengatur mengenai Dana Pensiun yang sifatnya sukarela tersebut telah diatur di UU no 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Beberapa perusahaan memang telah mengikutsertakan pekerjanya ke program dana pensiun, hal ini merupakan inisiatif perusahaan untuk melakukan pendanaan dana pensiun untuk pekerjanya. Lalu, bagaimanakah perlakuan pemberian imbalan pensiun untuk pekerja yang telah ikutserta dalam program pensiun?

Berikut skenario atau pilihan perlakuan oleh perusahaan:  

Skenario I: Perusahaan memberikan imbalan pesangon pensiun sesuai UUK 13/2003 dan imbalan pensiun yang didapatkan dari dana pensiun secara on top. Artinya, pekerja mendapatkan 2 (dua) imbalan pensiun; yang pertama dari pesangon sesuai UUK dan yang kedua imbalan pensiun dari dana pensiun.

Skenario I ini menggambarkan bahwa perusahaan memberi penghargaan yang lebih kepada pekerjanya, karena tidak hanya memberikan imbalan pesangon pensiun sesuai UUK saja, akan tetapi memberikan tambahan imbalan pensiun yang berasal dari dana pensiun. Jika anda berencana pindah kerja, pilihlah perusahaan yang memberlakukan skenario I diatas. 

Skenario II: Perusahaan memberikan imbalan pesangon pensiun sesuai UUK 13/2003 dengan memperhitungkan imbalan pensiun yang didapatkan dari dana pensiun. Artinya, pekerja mendapatkan 1(satu)  imbalan pensiun; yaitu dari pesangon sesuai UUK saja. Dan pembayaran  imbalan pesangon pensiun ini diperhitungkan dengan dana yang ada di program dana pensiun;

  • Jika dana yang ada di dana pensiun jumlahnya lebih besar dari pada ketentuan pesangon pensiun di UUK, maka perusahaan tidak wajib menambah imbalan.
  • Jika dana yang ada di dana pensiun jumlahnya lebih kecil dari pada ketentuan pesangon pensiun di UUK 13/2003, maka perusahaan wajib menambah imbalan sampai jumlahnya sama dengan imbalan sesuai ketentuan pesangon pensiun di UUK 13/2003.

Skenario II ini menggambarkan bahwa perusahaan memberikan imbalan pensiun hanya sesuai minimal imbalan pesangon pensiun sesuai UUK 13/2003 saja, dan tidak memberikan tambahan imbalan pensiun yang berasal dari dana pensiun. Karena dana yang telah terkumpul di dana pensiun tersebut diperhitungkan dengan imbalan pesangon pensiun sesuai UUK 13/2003.

Pada skenario II ini, fungsi program dana pensiun yang diikuti perusahaan hanya untuk mendanai imbalan pesangon pensiun di UUK 13/2003 saja.

Catatan Tambahan: Ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan dari penjelasan diatas;

  1. Imbalan pesangon pensiun sesuai UUK 13/2003 sifatnya adalah minimal / minimum. Artinya imbalan ini adalah imbalan minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Dan perusahaan dapat memberikan lebih dari imbalan minimum ini. Hal ini terjadi di skenario I.
  2. Dana yang ada di dana pensiun, yang diperhitungkan dengan imbalan pesangon pensiun sesuai UUK (Skenario II), adalah dana yang terkumpul hanya dari iuran porsi perusahaan saja. Tidak termasuk iuran porsi pekerja ke program dana pensiun.
  3. Tatacara pemberian imbalan pensiun setiap perusahaan berbeda-beda. Biasanya diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dua skenario diatas adalah pemberlakuan secara umum.
  4. Pemberian imbalan pesangon pensiun ini tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk memberikan imbalan jaminan hari tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang diselenggarakan oleh BPJamsotek (BPJS Ketenagakerjaan).

Imbalan Pensiun Dini

Selain ada pensiun normal, ada juga yang namanya pensiun dini atau pensiun dipercepat. Pensiun dini ini jarang diberlakukan di perusahaan swasta, biasanya PNS dan perusahaan BUMN yang memberlakukan imbalan pensiun dini ini.

Jikalau ada di perusahaan swasta, imbalan pensiun dini ini sifatnya conditional dalam arti pengajuan pensiun dini ini harus diajukan dahulu ke manajemen perusahaan. Dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pensiun dini ini, diantaranya adalah minimal usia pekerja adalah 45 tahun dan minimal masa kerja 15 tahun, atau contoh lain, minimal usia pekerja adalah 45 tahun atau minimal masa kerja 15 tahun.

Imbalan nya pun bermacam-macam, ada perusahaan yang menyamakan imbalan pensiun dini ini dengan imbalan pensiun normal (2 x UP + 1 x UPMK + UPH) ada juga yang memberikan sebesar 1 x UP + 1 x UPMK + UPH.

Pensiun dini dalam penjelasan diatas biasanya diatur secara jelas dan terperinci dalam peraturan peusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Yang terjadi di lapangan, kadang ada penggunaan istilah “pensiun dini” digunakan perusahaan untuk PHK karena alasan tertentu, misalkan efisiensi, perubahan struktur organisasi, pergantian generasi karyawan dengan yang lebih muda atau apapun alasan “asli” lainnya .

Anda berniat untuk pensiun dini?  

Kembali ke List PHK

PHK karena karyawan mangkir.

Pekerja yang mangkir atau tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis.

Untuk kelompok pekerja diatas dapat diberi sanksi oleh pengusaha, yaitu pemberhentian. Karena sesuai pasal 168 UUK 13/2003, pekerja yang sudah mangkir kerja selama 5 hari atau lebih berturut-turut dianggap mengundurkan diri.

Imbalan yang diberikan untuk pekerja tersebut adalah uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Sebelum memberhentikan pekerja tersebut, pengusaha wajib memanggil secara tertulis dengan maksimal panggilan 2 kali terhitungan hari pertama pekerja itu mangkir.  

Kembali ke List PHK

PHK karena perusahaan melakukan pelanggaran.

Jika sebelumya dijelaskan imbalan untuk “pekerja yang melanggar”, di bagian ini akan dibahas tentang pelanggaran oleh pengusaha. Pekerja dapat mengajukan pengunduran diri kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pengusaha wajib memberikan imbalan, jika pengusaha melakukan pelanggaran sbb:

  1. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
  2. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukanperbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
  4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
  5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
  6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

Imbalan yang diberikan adalah Tabel Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Namun jika menurut kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha tidak melakukan pelanggaran yang dilaporkan pekerja tersebut, maka pekerja tersebut tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).  

Kembali ke List PHK

PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, cacat karena kecelakaan kerja.

Manfaatkan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Karena siapa yang tahu musibah akan datang kepada kita, termasuk sakit. Jika sakit flu biasa mungkin masih bisa sembuh selama seminggu dan kita masih tetap bisa kerja, bagaimana jika sakit berat yang menaun?

Bagaimana nasib pekerjaan kita? UUK 13/2003 telah mengatur pemberian imbalan untuk karyawan yang mengalami sakit berkepanjangan sehingga pekerja  tidak dapat melakukan pekerjaan nya lagi.

Imbalan untuk kasus diatas adalah Tabel Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4). Yang dimaksud dengan tidak dapat melakukan pekerjaan nya lagi tersebut diatas adalah jika pekerja tersebut mengalami sakit dan tidak dapat bekerja selama maksimal 12 bulan. 

Kembali ke List PHK

Catatan:

  • Deskripsi imbalan PHK diatas merupakan pemahaman pribadi penulis. Jika ada perbedaan pemahaman, silakan kembali kepada yang tertera pada UUK 13/2003.
  • Silakan berkonsultasi dengan bagian Legal atau bagian HRD di perusahaan Anda untuk pemahaman lebih lanjut.
  • Beberapa pasal tentang PHK di UUK13/2003 ada yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) dan beberapa yang diuji tersebut menghasilkan keputusan yang berbeda dengan pasal UUK13/2003 versi awal.

Kembali ke List PHK

Ringkasan

DEMIKIANLAH, 13 Jenis PHK dan imbalannya menurut UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 yang harus anda ketahui sebagai seorang pekerja. Berikut adalah rekap dari 13 poin yang kita bahas diatas:

Atau Anda dapat download UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dalam bentuk file PDF dibawah ini.

Kembali ke List PHK

Photo by Josh Sorenson on Unsplash

Print Friendly, PDF & Email