Bekerja di Bagian Keuangan, Akuntansi, atau HRD? Ketahuilah 3 Fakta tentang Imbalan Kerja sesuai PSAK-24.

Photo by Scott Graham on Unsplash

Saat laporan keuangan perusahaan di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Auditor, mereka melakukan proses audit tersebut untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan di perusahaan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), yang berada di bawah organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), merupakan dewan yang mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Mereka mengeluarkan buku panduan untuk penerapan standar akuntansi keuangan yang disebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Selain PSAK, mereka mengeluarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) dan Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK).

Salah satu PSAK yang mengatur pernyataan akuntansi tentang imbalan kerja di perusahaan adalah PSAK Nomor 24 (PSAK-24). Diantara PSAK yang lain, mungkin PSAK-24 ini yang cukup rumit penerapannya. Karena harus menggunakan metode perhitungan aktuaria dalam penerapannya. Namun jika kita memahami PSAK-24 dengan benar dan mengetahui fakta-fakta seputar PSAK-24, maka akan cukup mudah penerapannya.

Fakta#1: Latar Belakang Penerapan PSAK-24 tentang Imbalan Kerja

Selain karena merupakan kepatuhan atau compliance terhadap standar akuntansi keuangan, beberapa alasan lain yang menjadi latarbelakang kenapa perusahaan harus menerapkan PSAK-24 dalam laporan keuangan perusahaan adalah sebagi berikut:

Pertama, adanya prinsip akrual di akuntansi. Berangkat dari prinsip akrual ini, perusahaan harus mempersiapkan (mencadangkan/mengakui) utang/liability untuk imbalan kerja yang akan dibayarkan kepada karyawan saat jatuh tempo dikemudian hari. Imbalan kerja yang dijanjikan oleh perusahaan melalui UUK 13/2003 ataupun melalui peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Kedua, supaya tidak ada kewajiban yang tersembunyi di perusahaan. Artinya jika didalam laporan keuangan tidak ada akun untuk imbalan kerja melalui PSAK-24, maka secara tidak langsung perusahaan sebenarnya “menyembunyikan” kewajiban untuk membayarkan imbalan kerja dimasa yang akan datang kepada karyawan.

Ketiga, kaitannya dengan arus kas di perusahaan. Jika ada karyawan yang keluar karena pensiun normal dan perusahaan membayarkan manfaat pesangon pensiun normal kepada karyawan tersebut. Maka pada periode berjalan perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang yang mengurangi laba perusahaan.

Jika dari awal perusahaan sudah mencadangkan imbalan pensiun normal ini, maka imbalan pensiun normal yang dibayarkan tersebut tidak akan secara langsung mengurangi laba, akan tetapi akan mengurangi pencadangan/akrual atas imbalan kerja yang telah di catatkan perusahaan di laporan keuangan sebelumnya.

Fakta#2: Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Imbalan Kerja berdasarkan PSAK-24.

Jika telah diketahui seberapa penting pengungkapan imbalan kerja yang berlaku di perusahaan memalui PSAK-24, lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah; imbalan kerja apa saja yang harus dihitung dan diungkapkan di PSAK-24?

Di PSAK-24 telah diatur mengenai ruang lingkup dan jenis-jenis imbalan yang harus di ungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan.

Dilihat dari ketentuan atau peraturan yang mengatur imbalan kerja, maka ketentuan mengenai imbalan kerja yang harus diungkapkan di PSAK-24 adalah sbb:

  • Imbalan yang diatur secara tertulis dalam program formal atau perjanjian formal antara individual pekerja, serikat pekerja atau perwakilan pekerja dengan perusahaan. Misalkan: Kontrak Kerja, Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
  • Imbalan yang diatur secara tertulis dalam peraturan perundangan atau peraturan industri dan perusahaan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan di peraturan tersebut. Juga ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program nasional, industri atau program multipemberi kerja. Misalkan; Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Jaminan sosial dan lainnya.
  • Imbalan yang tidak diatur secara tertulis formal di perusahaan, akan tetapi imbalan tersebut bersifat kontruktif (atau bersifat menjadi kebiasaan dan keharusan). Kriteria dari kewajiban konstruktif ini adalah jika perusahaan menghilangkan imbalan ini, maka akan terjadi perselisihan antara perusahaan dan pekerja. Kemudian kriteria lainnya adalah bahwa pembayaran imbalan konstruktif ini meyebabkan perusahaan tidak punya pilihan lain selain membayarkannya.
Baca Juga   Kalkulator Estimasi Kenaikan Gaji

Jika dilihat dari jenis imbalan kerja yang termasuk ke dalam definisi imbalan kerja di PSAK-24 adalah sbb:

  • Imbalan Kerja Jangka Pendek: Yaitu imbalan kerja yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan. Contoh dari Imbalan Kerja Jangka Pendek ini adalah; gaji bulanan, iuran Jaminan Sosial, cuti tahunan, cuti sakit, bagi laba dan bonus (jika terutang dalam waktu 12 bulan pada periode akhir pelaporan), dan imbalan yang tidak berbentuk uang (imbalan kesehatan, rumah, mobil, barang dan jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi). Jenis imbalan ini tidak diperlukan metode aktuaria untuk mengungkapkannya di laporan keuangan perusahaan.
  • Imbalan Pascakerja: Yaitu imbalan kerja yang diterima pekerja setelah pekerja sudah tidak aktif lagi bekerja atau setelah berhenti bekerja (pasca kerja = setelah kerja). Jenis dari imbalan pascakerja dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, imbalan pascakerja manfaat pasti, contohnya: imbalan pemutusan hubungan kerja di UUK 13/2003 dan imbalan kesehatan pasca kerja yang manfaat pasti. Imbalan pascakerja dengan jenis manfaat pasti diperlukan metode perhitungan aktuaria untuk menghitung dan mengungkapkannya. Kedua, imbalan pascakerja iuran pasti, contohnya: imbalan JHT sesuai BPJamsostek, Imbalan Program Pensiun Iuran Pasti di DPLK. Imbalan pascakerja jenis iuran pasti tidak diperlukan metode perhitungan aktuaria.
  • Imbalan Kerja Jangka Panjang: Yaitu imbalan kerja yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan sebelum karyawan berhenti bekerja atau saat karyawan masih aktif bekerja. Biasanya imbalan ini termasuk jenis imbalan manfaat pasti. Contoh dari Imbalan Jangka Panjang ini adalah: Kompensasi cuti besar/cuti panjang, penghargaan masa kerja (jubilee) berupa sejumlah uang atau berupa pin/cincin dari emas dan lain-lain. Sama dengan imbalan pascakerja jenis imbalan pasti, imbalan ini diperlukan metode aktuaria untuk pengungkapannya.
  • Imbalan Pemutusan Kontrak Kerja (PKK): Yaitu imbalan kerja yang diberikan karena perusahan berkomitmen untuk :
    1. Memberhentikan seorang atau lebih pekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, atau
    2. Menawarkan pesangon pemutusan hubungan kerja untuk pekerja yang menerima penawaran pengunduran diri secara sukarela. Imbalan ini dimasukan kedalam pernyataan PSAK-24, jika dan hanya jika perusahaan sudah memiliki rencana secara jelas dan detail untuk melakukan PKK dan kecil kemungkinan untuk membatalkannya.
Template by SlideModel.com

Fakta#3: Keterkaitan Profesi Aktuaris Publik (Kantor Konsultan Aktuaria) dan Profesi Akuntan Publik (Kantor Akuntan Publik) dengan PSAK24.

Pada imbalan pascakerja jenis manfaat pasti, terdapat faktor-faktor yang tidak pasti (uncertainty) dalam pemberiannya. Jika dikaitkan dengan imbalan pascakerja jenis manfaat pasti pada imbalan pemutusan hubungan kerja di UUK 13/2003 yang termasuk kedalam on going concern, yaitu: pensiun normal, meninggal dunia, cacat/sakit berkepanjangan dan mengundurkan diri, serta imbalan jangka panjang lainnya yang bersifat manfaat pasti, seperti imbalan tunjangan cuti panjang dan penghargaan masa kerja – emas atau uang, maka dapat di contohkan faktor yang tidak pasti tersebut adalah:

  • Apakah semua karyawan masih bekerja sampai dengan usia pensiun normal?
  • Saat karyawan bekerja, pasti ada ada kemungkinan meninggal dunia, cacat/sakit berkepanjangan, mengundurkan diri sukarela. namun, berapa besar peluang dari kejadian tersebut?
  • Berapakah gaji karyawan saat kejadian pascakerja tersebut terjadi?
  • Berapa imbalan saat tunjangan cuti panjang jatuh tempo?
  • Berapa harga emas saat pemberian penghargaan masa kerja jatuh tempo?
Baca Juga   4 Perbedaan Mendasar Antara Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Dalam PSAK-24 telah diatur tata cara perhitungan beban imbalan kerja yang terdapat unsur ketidakpastian tersebut (imbalan pascakerja jenis manfaat pasti dan imbalan jangka panjang lainnya jenis manfaat pasti). Yaitu dengan menggunakan ilmu aktuaria.

Aktuaria adalah suatu ilmu pengetahuan yang merupakan kombinasi dari ilmu statistik, matematika dan ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan suatu nilai dengan data dan asumsi yang telah ditentukan.

Di Indonesia, perhitungan dan pengungkapan imbalan pascakerja jenis manfaat pasti tersebut biasanya dihitung oleh seorang yang berprofesi sebagai aktuaris publik yang bekerja di konsultan aktuaria, yaitu konsultan yang melakukan konsultasi dalam bidang aktuaria.

Bersama dengan Akuntan Publik dan Penilai Publik, Aktuaris Publik berada dibawah pembinaan dan pengawasan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementrian Keuangan Indonesia.

Di PSAK-24 disebutkan bahwa perusahaan dapat mempertimbangkan menggunakan jasa konsultan aktuaria untuk menentukan beban imbalan pascakerja jenis manfaat pasti dan imbalan jangka panjang lainnya jenis manfaat pasti.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut, sebaiknya memang akan lebih baik jika perusahaan meminta jasa konsultan aktuaria untuk menghitung beban imbalan kerja:

  1. Profesionalisme: Aktuaris Publik yang bekerja di Konsultan Aktuaria merupakan konsultan yang sudah ahli dibidangnya, untuk itu mereka sudah pasti lebih berpengalaman dalam menghitung beban untuk imbalan kerja PSAK-24 ini.
  2. Independensi: Aktuaris Publik di Konsultan aktuaria merupakan pihak diluar perusahaan, jadi mereka akan lebih independen dalam menghitung beban imbalan kerja di perusahaan. Independensi ini juga yang sering kali di minta oleh pihak Kantor Akuntan Publik atau auditor eksternal ketika mereka melakukan audit laporan keuangan di satu perusahaan.
  3. Efisiensi: dengan menyerahkan proses perhitungan beban imbalan kerja sesuai PSAK-24 kepada Konsultan Aktuaria maka proses audit keuangan akan lebih efisien, karena perusahaan tidak perlu dibuat rumit dengan perhitungan-perhitungan aktuaria yang kompleks.

Selain Aktuaris Publik dari Konsultan Aktuaria, pihak yang terkait dalam proses perhitungan beban imbalan pascakerja jenis manfaat pasti sesuai PSAK-24 adalah Akuntan Publik atau auditor eksternal dari Kantor Akuntan Publik (KAP).

Seperti yang telah diketahui setiap perusahaan akan menyusun laporan keuangan di akhir tahun buku, maka pihak KAP akan melakukan audit di perusahaan.

Pada proses audit tersebutlah hasil laporan PSAK-24 yang dihitung oleh konsultan aktuaria akan di review oleh KAP.

Photo by Scott Graham on Unsplash

Print Friendly, PDF & Email