Pesangon PHK Sesuai UUK 13/2003 sebesar 32 kali Upah. Apakah Benar?

Photo by Masarath Alkhaili on Unsplash

Selama bulan September 2020, halaman berita mengenai ketenagakerjaan dipenuhi dengan kata Omnibus Law. Hal ini terkait dengan adanya pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di DPR, terutama mengenai klaster ketenagakerJaan.

Selain itu, ada beberapa media daring yang menyebutkan bahwa imbalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebesar 32 kali upah sesuai UUK 13/2003 akan berkurang menjadi sekian kali upah. Nilai sekian kali upah tersebut tidak disebutkan dalam tulisan ini, karena saat artikel di publish, Omnibus Law masih belum ditetapkan menjadi Undang-undang di DPR.

Yang menjadi pertanyaan, apakah benar jika seorang karyawan swasta atau BUMN di PHK sesuai dengan UUK 13/2003, akan mendapatkan imbalan sebesar 32 kali upah?

Undang-undang Ketenagakerjaan 13/2003 tentang Imbalan PHK (atau biasa disebut imbalan pesangon).

Seperti yang telah di bahas dalam artikel sebelumnya mengenai jenis-jenis PHK sesuai UUK 13/2003. Bahwa hampir semua jenis PHK sesuai UUK 13/2003, besar imbalan nya mengacu ke Tabel Uang Pesangon (UP), Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) atau Uang Ganti Kerugian yang dikaitkan dengan masa kerja saat PHK terjadi.

Berikut adalah Tabel UP dan Tabel UPMK sesuai dengan Pasal 156 UUK 13/2003 untuk setiap masa kerja:

Masa Kerja (Tahun)Tabel UP *Tabel UPMK *
Masa Kerja < 11
1 <= Masa Kerja < 22
2 <= Masa Kerja < 33
3 <= Masa Kerja < 442
4 <= Masa Kerja < 552
5 <= Masa Kerja < 662
6 <= Masa Kerja < 773
7 <= Masa Kerja < 883
8 <= Masa Kerja < 993
9 <= Masa Kerja < 1094
10 <= Masa Kerja < 1194
11 <= Masa Kerja < 1294
12 <= Masa Kerja < 1395
13 <= Masa Kerja < 1495
14 <= Masa Kerja < 1595
15 <= Masa Kerja < 1696
16 <= Masa Kerja < 1796
17 <= Masa Kerja < 1896
18 <= Masa Kerja < 1997
19 <= Masa Kerja < 2097
20 <= Masa Kerja < 2197
21 <= Masa Kerja < 2298
22 <= Masa Kerja < 2398
23 <= Masa Kerja < 2498
Masa Kerja >= 24910
* Dikali Upah sebulan. Upah sebulan = Gaji Pokok ditambah Tunjangan Tetap.

Definisi Uang Penggantian Hak (UPH) atau Uang Ganti Kerugian sesuai Pasal 156 ayat 4 UUK 13/2003:

  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
  3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  4. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Baca Juga   Bekerja di Bagian Keuangan, Akuntansi, atau HRD? Ketahuilah 3 Fakta tentang Imbalan Kerja sesuai PSAK-24.

UUK 13/2003 membedakan rumus imbalan untuk setiap jenis imbalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), rumus tersebut dapat direkap sbb:

Jika yang dimaksud “PHK” dalam media daring diatas adalah PHK dengan alasan karena efisiensi (no 7 diatas), maka rumus imbalannya adalah :

(2 x UP + 1 x UPMK) + UPH.

Sebagian besar perusahaan swasta dan BUMN mendefinisikan Uang Penggantian Hak (UPH) dalam rumus diatas adalah 15% dari (2 x UP + 1 x UPMK). Hal ini terkait dengan pasal 156 ayat 4.3. diatas, yaitu ” penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat”.

Sehingga rumus imbalan (2 x UP + 1 x UPMK) + UPH dapat ditulis menjadi:

(2 x UP + 1 x UPMK) ditambah 15% (2 x UP + 1 x UPMK).

Atau dapat ditulis juga menjadi:

115% x (2 x UP + 1 x UPMK).

Ada yang menyebutkan bahwa definisi UPH sebesar 15% x (2 x UP + 1 x UPMK) tidak mendasar, karena tidak ada kata-kata “2 kali” untuk pengali UP dalam pasal 156 ayat 4.3., ” penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat”.

Namun berdasarkan praktek di sebagian besar perusahaan swasta dan BUMN, mereka mendefinisikan UPH sebagai 15% x (2 x UP + 1 x UPMK) pada rumus imbalan (2 x UP + 1 x UPMK) + UPH.

Baca Juga   13 Jenis PHK dan imbalannya menurut UU Ketenagakerjaan No. 13/2003. Ada Imbalan Pensiun Dini dan Resign juga

Untuk perusahaan yang mendefiniskan seperti itu mendasarkan pada kata “….bagi yang memenuhi syarat“. Artinya jika karyawan memenuhi syarat mendapatkan imbalan (2 x UP + 1 x UPMK) + UPH, maka imbalan yang memenuhi syaratnya adalah (2 x UP + 1 x UPMK). Oleh karena itu 15% nya diambil dari (2 x UP + 1 x UPMK). Tidak dari yang lain.

Jika nanti misalkan Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan jadi disahkan oleh DPR, semoga setiap pasalnya tertulis jelas dan tidak menjadi pasal yang multitafsir.

Asal-usul Imbalan PHK 32 Kali Upah sesuai UUK 13/2003.

Kembali ke Nilai 32 x upah lagi. Lalu bagaimana angka 32 x upah tersebut muncul?

32 x upah muncul jika karyawan mengalami PHK dan memenuhi syarat untuk diberikan imbalan sebesar 115% x (2 x UP + 1 x UPMK). Namun perlu di CATAT nilai 32 x upah ini merupakan nilai maksimal yang didapatkan jika karyawan tersebut telah mencapai masa kerja lebih dari sama dengan 24 tahun saat PHK terjadi.

Sesuai TABEL UP dan UPMK diatas, untuk masa kerja >= 24 tahun saat di PHK, nilai UP nya adalah 9 dan nilai UPMK nya adalah 10. Dengan rumus imbalan 115% x (2 x UP + 1 x UPMK), dapat dihitung sbb:

115% x (2 x UP + 1 x UPMK) kali Upah

115% x (2 x 9 + 1 x 10) kali Upah

115% x (28) kali Upah

32.2 kali Upah

Jadi 32.2 x upah atau 32 x upah tersebut BUKAN berarti semua karyawan yang di PHK dari perusahaan akan mendapatan imbalan PHK 32 x upah. Nilai ini merupakan nilai MAKSIMAL untuk masa kerja >= 24 tahun.

Lalu berapa jumlah imbalan pesangon PHK yang akan didapatkan seorang karyawan dengan masa kerja kurang dari 24 tahun?

Silakan cek di tabel berikut :

Masa Kerja (Tahun)Tabel UP Tabel UPMK 115% x (2 x UP + 1 x UPMK) x Upah
Masa Kerja < 112.3 x Upah
1 <= Masa Kerja < 224.6 x Upah
2 <= Masa Kerja < 336.9 x Upah
3 <= Masa Kerja < 44211.5 x Upah
4 <= Masa Kerja < 55213.8 x Upah
5 <= Masa Kerja < 66216.1 x Upah
6 <= Masa Kerja < 77319.55 x Upah
7 <= Masa Kerja < 88321.85 x Upah
8 <= Masa Kerja < 99324.15 x Upah
9 <= Masa Kerja < 109425.3 x Upah
10 <= Masa Kerja < 119425.3 x Upah
11 <= Masa Kerja < 129425.3 x Upah
12 <= Masa Kerja < 139526.45 x Upah
13 <= Masa Kerja < 149526.45 x Upah
14 <= Masa Kerja < 159526.45 x Upah
15 <= Masa Kerja < 169627.6 x Upah
16 <= Masa Kerja < 179627.6 x Upah
17 <= Masa Kerja < 189627.6 x Upah
18 <= Masa Kerja < 199728.75 x Upah
19 <= Masa Kerja < 209728.75 x Upah
20 <= Masa Kerja < 219728.75 x Upah
21 <= Masa Kerja < 229829.9 x Upah
22 <= Masa Kerja < 239829.9 x Upah
23 <= Masa Kerja < 249829.9 x Upah
Masa Kerja >= 2491032.2 x Upah
Upah = Gaji Pokok sebulan ditambah Tunjangan Tetap sebulan.

CATATAN:

  • Perhitungan diatas belum termasuk biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja (jika ada).
  • Perhitungan diatas belum termasuk hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (jika ada).
  • Selalu pastikan imbalan PHK yang berlaku di perusahaan Anda, dengan merujuk kepada perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dan informasi dari pihak berwenang di perusahaan Anda.

Jika ingin mengetahui berapa rupiah yang akan didapatkan jika Anda mengalami Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Efisiensi, kalkulator perhitungannya ada dalam artikel dibawah.

Cara Menghitung Pesangon PHK Karena Efisiensi sesuai UUK 13/2003. Ada Kalkulator Pesangonnya Juga.

Photo by Masarath Alkhaili on Unsplash

Print Friendly, PDF & Email